Nyebar Godhong Kara . . .

Resan Gunungkidul

"gegandhengan-rerentengan gugur-gunung sambat-sinambatan" menjaga dan melestarikan "resan" (pohon penjaga), sumber-air (kali, sendang-sumber, beji, sumur, telaga dan keluarganya), gunung-goa, satwa, serta unsur kebumian dan ilmu pengetahuan Gunungkidul lainnya
SALAM-RESAN SALAM-LESTARI!

Pentingnya Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air di Gunungkidul

Dengan hadirnya kebijakan konservasi sumber daya air di tingkat daerah maupun desa diharapkan dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak rakyat atas air.

Sudah saatnya Kabupaten Gunungkidul memiliki kebijakan tentang konservasi sumber daya air. Mengapa? Sebab  air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi seluruh manusia, tak terkecuali seluruh warga masyarakat Gunungkidul. Sedangkan negara mengklaim bahwa air, sebagai bagian dari sumber daya air, merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagi rakyat, air adalah hak, sementara pemenuhannya menjadi kewajiban negara.  Namun faktanya tidak semua warga Gunungkidul mudah dalam hal mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama saat musim kemarau. Apalagi beberapa wilayah di Gunungkidul bergantung pada turunnya air hujan. Dengan kata lain, hak warga negara atas air belum terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.

Bencana kekeringan yang mengakibatkan krisis air bersih merupakan persoalan klasik yang tak pernah terselesaikan. Pada saat musim penghujan ketersediaan air melimpah, bahkan pernah terjadi banjir pada akhir Tahun 2017 silam dan akhir-akhir ini. Bencana kekeringan yang menyulitkan akses air bagi warga masyarakat Gunungkidul serta bencana banjir harus diselesaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Adanya kebijakan tentang konservasi sumber daya air diharapkan menjadi upaya sistematis,  terarah, berkelanjutan, dan masif. Kelestarian sumberdaya air yang menjamin kemudahan warga dalam mendapatkan air secara layak menjadi impian bersama seluruh warga Gunungkidul.

Bagi desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jelas telah mendudukkan desa sebagai entitas yang diakui dan dihormati oleh negara. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur desanya sendiri serta mengelola dan memanfaatkan potensi asli yang dimiliki seperti sumber mata air desa.  Desa dapat mengelola ,memanfaatkan, dan menetapkan kebijakan perlindungan mata air milik desa untuk kepentingan seluruh warga. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan desa. Peraturan desa dapat disusun bersama masyarakat secara partisipatif dan ditetapkan oleh Pemeritah Desa tanpa harus menunggu adanya kebijakan di atasnya seperti Peraturan Daerah. Hal ini bisa dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Memancing di Telaga Jonge, Semanu (foto:dn)

Pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian sumber daya alam berupa mata air menjadi agenda strategis dan mendesak bagi desa demi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Upaya pemanfaatan dan adanya kebijakan perlindungan sumber daya air desa merupakan bentuk kehadiran negara bagi warganya dalam rangka untuk menjamin hak warga atas air karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya itu juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa) ke-6:  “Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi”, ke-12: “Desa Sadar Lingkungan”, ke-13: “Desa Tanggap Perubahan Iklim”, dan ke-15: “Desa Peduli Lingkungan Darat”. Apabila, 144 desa di Kabupaten Gunungkidul memiliki kebijakan konservasi sumber daya air dan itu diterapkan secara efektif, maka dengan sendirinya permasalahan air di Gunungkidul dapat teratasi.

Ada 3 unsur mendasar yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan produk perundang-undangan seperti peraturan daerah maupun peraturan desa tak terkecuali kebijakan konservasi sumber daya air, yakni: landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofisnya, air adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi yang dikaruniakan Sang Pencipta. Air adalah kebutuhan yang paling mendasar, paling hakiki bersama udara dan tanah. Tanpa air tiada lagi kehidupan. Sementara itu, sebagai landasan sosiologis, dalam konteks kelokalan Gunungkidul, fakta empiris membuktikan bahwa masyarakat memiliki cara yang bagus dalam upaya menjaga ketersediaan air yaitu dengan menanam pohon-pohon konservasi seperti: bulu, gayam, beringin, randu alas, klumpit, kepuh, dan tanaman konservasi lainnya.

Selain menanam, warga Gunungkidul juga memiliki  tradisi atau upacara merawat dan menjaga kelangsungan sumber air. Tradisi ini tersebar di seantero Gunungkidul. Lestarinya tradisi merawat sumber air semakin menguatkan resan-resan yang tampak masih terjaga kehidupannya. Pelaksanaan tradisi atau upacara juga dibarengi penamaan di lokasi sumber air, kemudian disematkan nama-nama sumber, beji, telaga, sendang, belik, sumur, atau yang lainnya. Pohon-pohon besar yang dahulu ditanam para leluhur menjadi penjaga sumber air itu.

Gunungkidul pun memiliki tempat menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke laut secara alamiah, yakni Sungai Oya dan sungai-sungai kecil lain. Salah satu sungai terpanjang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini dapat menjadi sumber air baku bagi warga masyarakat Gunugkidul. Selain itu Gunungkidul juga memiliki tempat penampungan air seperti sungai bawah tanah, telaga, dan embung. Tempat-tempat penampungan air tersebut harus tetap terjaga dengan baik agar dapat dijadikan sebagai sarana menangkap air hujan dan menciptakan sumber-sumber air baru untuk menjamin ketersediaan air di musim kemarau.

Kini, terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang volumnya cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pengelolaan air yang tidak memerhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan air bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Jika pengelolaan atas sumber air tidak mempertimbangkan fungsi-fungsinya, maka akan terjadi pergeseran budaya, kekeringan di musim kemarau, banjir di musim hujan, distribusi yang tidak adil, hingga munculnya konflik sosial.

Oya, Getas (foto:dn)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang “Sumber Daya Air” dapat dijadikan landasan yuridis dalam penyusunan kebijakan konservasi sumber daya air di tingkat daerah dan desa dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan desa. Kebijakan di tingkat daerah menjadi kebutuhan dan  semangat bersama warga Gunungkidul. Peraturan Daerah tentang Konservasi Sumber Daya Air atau apapun namanya merupakan upaya serius oleh warga Gunungkidul untuk menjaga kelangsungan sumber daya air. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan, sifat, dan fungsi sumber saya air sehingga air senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik sekarang maupun waktu yang akan datang di Bumi Handayani. Di dalamnya nanti akan memuat peran dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, serta bagaimana pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian, dukungan anggaran, serta sanksi terhadap upaya-upaya perusakan sumber daya air. Unsur-unsur mendasar tersebut dapat dimuat dalam konsideran peraturan daerah dan atau peraturan desa.

Dengan hadirnya kebijakan konservasi sumber daya air di tingkat daerah maupun desa diharapkan dapat menjamin: 1) perlindungan dan pemenuhan hak rakyat atas air; 2) keberlanjutan dan ketersediaan air dan sumber air sehingga memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; 3) usaha-usaha pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; 4) terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; 5)perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk komunitas-komunitas dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan 6) mengendalikan kerusakan sumber daya air secara menyeluruh, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

[oleh Eko Sujatmo]

Tinggalkan Balasan